PONOROGO - Pelayanan publik merupakan hak mendasar setiap penduduk dan warga negara, termasuk masyarakat kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, anak-anak, korban bencana, serta masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI (Kantor Imigrasi) Ponorogo berkomitmen memenuhi hak tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, yang dibuktikan dengan keberhasilan meraih predikat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) serta predikat Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2024 dari Kementerian Hak Asasi Manusia.
Sejalan dengan komitmen tersebut, Plt. Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, berkesempatan menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Kebijakan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang diselenggarakan oleh KemenPANRB, Kamis (27/11/2025).
Dilaksanakan secara virtual, Plt. Kakanim Ponorogo berkesempatan memaparkan implementasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2024 dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Imigrasi Ponorogo, mulai dari mitigasi risiko, penerapan regulasi ke dalam standar layanan, pengelolaan anggaran, penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, inovasi layanan, hingga pelaksanaan kerjasama dalam mewujudkan pelayanan publik ramah kelompok rentan.
FGD ini turut menghadirkan narasumber lain, antara lain perwakilan RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, organisasi penyandang disabilitas, dan organisasi lansia. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya kolaboratif lintas sektor dalam memperkuat kualitas pelayanan publik, dan diharapkan dapat menjadi dasar dalam pemetaan isu dan hambatan dalam implementasi kebijakan, rekomendasi percepatan implementasi kebijakan, dan rekomendasi terkait penyempurnaan kebijakan.
