Ponorogo – Berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inklusif, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo Laksanakan Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan, Senin (9/9).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor ini mengundang narasumber dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Madiun, Paran Rahardjo serta melibatkan beberapa stakeholder terkait antara lain perwakilan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Sosial, Akademisi, masyarakat, dan perwakilan media.
Tujuan utama dari kegiatan FGD ini adalah untuk menyusun Standar Pelayanan dan SOP yang akan diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo. Hal ini juga dilakukan untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Selanjutnya dalam sesi diskusi, peserta FGD menyampaikan masukan dan saran untuk menyempurnakan standar pelayanan yang akan disusun.
Sebelumnya, Ketua PPDI Kota Madiun, Paran Rahardjo, telah meninjau secara langsung seluruh fasilitas dan inovasi layanan bagi kelompok rentan yang tersedia di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo.
“Terima kasih kepada Kantor Imigrasi Ponorogo sebagai kantor layanan publik telah memberikan perhatian penuh kepada kelompok rentan termasuk disabilitas. Baik fasilitas maupun layanan yang tersedia sudah sangat baik,” ujar Paran Rahardjo.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo dalam hal ini diwakili oleh Kasubbag Tata Usaha, Sri Pamungkas Handayani, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kontribusi dari semua pihak. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo menegaskan komitmen dalam penyusunan standar pelayanan yang transparan dan akuntabel serta berdampak terhadap pelayanan publik yang prima.
IPON PROMAX TITANIUM
Imigrasi Ponorogo Profesional Melayani Maksimal – Beretika Tanggap Inklusif Humanis
