Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBN Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan keuangan kepada @kemenkeuri sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Laporan ini selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel dan berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Hal ini disampaikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), @yasonna.laoly dalam kesempatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) Atas Laporan Keuangan Kemenkumham TA 2019 di Graha Pengayoman Gedung @kumhampasti Kemenkumham.
“Sejak saya memimpin dan bertindak selaku Pengguna Anggaran di Kementerian Hukum dan HAM, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2019 ini merupakan kali kelimanya perolehan WTP Murni secara berturut-turut. Pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras agar pengelolaan keuangan maupun barang milik negara dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien,” jelas Yasonna.
Bravo Kemenkumham!!
(Humas Kanim Ponorogo)
